Meulaboh – Pemkab Aceh Barat menunjukkan komitmen serius dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dengan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh.
Kerja sama ini bertujuan mendorong penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terintegrasi di seluruh perangkat daerah.
SPIP menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif.
Selain itu, penguatan manajemen risiko juga menjadi fokus utama agar setiap potensi hambatan dan ancaman dapat diantisipasi sejak dini.
Kepala BPKP Aceh mengungkapkan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Baca Juga : Banyak Protes Bansos Tidak Tepat Sasaran, Mensos Kami Perbaiki dan Cek Langsung
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Aceh Barat menegaskan pentingnya sinergi antara aparatur pemerintah dan pengawas dalam menjaga integritas kinerja.
Penerapan SPIP yang menyeluruh akan memperkuat kontrol internal dan meminimalisasi risiko penyimpangan serta fraud.
Manajemen risiko, menurutnya, bukan hanya sekadar formalitas, melainkan harus menjadi bagian dari budaya kerja di setiap unit kerja.
BPKP Aceh berperan sebagai mitra strategis yang memberikan pendampingan teknis dan supervisi dalam implementasi SPIP.
Tim BPKP juga menggelar pelatihan dan workshop bagi pejabat pengelola keuangan dan pengawas internal untuk meningkatkan kompetensi.
Pemkab Aceh Barat berkomitmen menyediakan sumber daya yang cukup agar penerapan SPIP dapat berjalan optimal.
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan aktif berpartisipasi dalam proses evaluasi dan perbaikan sistem pengendalian intern.
Langkah ini sekaligus menjadi upaya meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan yang menjadi bahan penilaian BPK RI dan lembaga audit lainnya.
Kepala Inspektorat Aceh Barat juga menyatakan dukungan penuh terhadap program ini dan siap mengawal proses monitoring dan evaluasi.
Selain aspek pengawasan, integrasi SPIP dengan manajemen risiko membantu mengidentifikasi potensi kerugian keuangan atau operasional sejak dini.
Pendekatan proaktif tersebut penting agar pemerintah daerah dapat mengambil langkah mitigasi tepat waktu.
Pemkab Aceh Barat telah mulai menyusun roadmap implementasi SPIP terintegrasi yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berkala.
Dalam roadmap tersebut, penerapan teknologi informasi menjadi salah satu komponen untuk mendukung efektivitas pengendalian internal.
Digitalisasi sistem pengendalian mempermudah pelaporan dan pengawasan secara real-time.
