Meulaboh – Kementerian PU Berhenti Pekerjaan Umum (PU) mengonfirmasi tidak akan lagi melanjutkan pembangunan baru Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun depan. Sebab utama adalah bahwa anggaran PU telah dipangkas secara signifikan.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, yang menyatakan bahwa sisa proyek kontrak jangka panjang (multi-year contracts, MYC) ditargetkan selesai paling lambat tahun 2026. Setelah itu, pembangunan IKN akan dilanjutkan oleh Otorita IKN (OIKN).
Pemangkasan anggaran terjadi karena Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja RI. Kementerian PU terkena pemotongan hingga sekitar Rp 81,38 triliun—dari pagu awal Rp 110,95 triliun menjadi hanya Rp 29,57 triliun.
Baca Juga : Meulaboh Kasat Lantas Ingatkan Keselamatan Jalan Raya adalah Tanggung Jawab Bersama
Menteri PU, Dody Hanggodo, sempat berkelakar bahwa “progresnya saat ini hanya cukup untuk membeli makan siang menteri,” menggambarkan keterbatasan dana yang dihadapi
Dalam konteks pemangkasan anggaran, pemerintah menetapkan prioritas pembangunan lain seperti swasembada pangan dan ketahanan energi, yang menjadi fokus lebih tinggi dibandinglan mempercepat IKN.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa meskipun anggaran PU dipangkas, IKN masih menjadi prioritas nasional. Oleh karena itu, kelanjutannya diambil alih oleh OIKN dengan dukungan Presiden.
Peralihan tanggung jawab ini mengacu pada rencana bahwa PU hanya menyelesaikan proyek yang sudah ada dalam pipeline hingga 2026. Mulai saat itu, OIKN akan mengerjakan proyek-proyek baru seperti infrastruktur legislatif dan yudikatif.
PU juga menyatakan siap mendukung pembangunan IKN, namun prioritas dan pendanaan baru akan disesuaikan di bawah OIKN.
Wakil Menteri Diana menyampaikan bahwa OIKN bersama Kepala OIKN akan memastikan kelangsungan proyek berjalan meski Kementerian PU “keluar panggung
Meski belum sepenuhnya usai, proyek IKN tetap berlanjut—OIKN tetap mendapatkan anggaran pasca-rapat terbatas Presiden agar pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif segera dimulai.
Plt Deputi OIKN, Danis Sumadilaga, menyatakan bahwa ada penyesuaian tapi proyek tetap aman, dan OIKN siap menyesuaikan anggaran sesuai hasil rapat dan arahan Presiden.
