Meulaboh – Kala Bupati Aceh Selatan T. A. Zulkarnaini, untuk tetap melaksanakan ibadah umrah pada saat bencana alam melanda wilayahnya, menjadi sorotan publik dan menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Bencana yang terjadi di Aceh Selatan pada akhir November 2025, berupa banjir bandang dan tanah longsor, menimpa sejumlah daerah di kabupaten tersebut dan menyebabkan kerusakan besar, serta memaksa ribuan warga mengungsi. Namun, meskipun situasi darurat tersebut, Bupati Zulkarnaini diketahui tetap melaksanakan perjalanan umrah ke Tanah Suci selama beberapa hari, yang menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab seorang pemimpin terhadap warganya yang tengah dilanda musibah.
Bencana Alam yang Melanda Aceh Selatan
Aceh Selatan, yang terletak di pesisir barat Sumatra, mengalami bencana alam besar pada tanggal 25-27 November 2025, ketika hujan lebat yang terus-menerus menyebabkan banjir bandang dan longsor di beberapa kecamatan. Kecamatan Kluet Timur, Kluet Utara, dan Meukek adalah daerah yang paling parah terdampak. Ribuan rumah rusak, fasilitas umum terendam air, dan ratusan warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman.
Baca Juga : Ladang Jagung ala Interstellar di Serang Bikin Senyum Petani Mengembang
Sebagian besar warga yang terkena dampak adalah petani, yang kehilangan hasil panen mereka akibat banjir, serta warga yang rumahnya hancur karena tanah longsor. Selain itu, akses menuju beberapa desa terputus karena jalan-jalan rusak parah akibat terjangan banjir dan longsor. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), langsung turun tangan untuk menangani bencana tersebut dengan mendirikan pos pengungsian, memberikan bantuan darurat, serta melakukan pemulihan infrastruktur.
Namun, di tengah upaya pemulihan bencana ini, perhatian publik tercurah pada keputusan Bupati Zulkarnaini untuk tetap melakukan perjalanan umrah ke Arab Saudi bersama sejumlah rombongan pejabat daerah pada tanggal 28 November 2025, saat situasi darurat melanda Aceh Selatan.
Kala Bupati Aceh Selatan Umrah di Tengah Bencana: Respons Masyarakat
Kabar bahwa Bupati Aceh Selatan tetap melaksanakan umrah meskipun bencana besar sedang berlangsung, langsung memicu kontroversi di kalangan masyarakat. Banyak pihak yang menilai tindakan ini sangat tidak tepat, mengingat tanggung jawab besar yang diemban oleh seorang pemimpin daerah saat bencana. Sejumlah organisasi masyarakat dan aktivis meminta agar Bupati segera kembali ke Aceh Selatan untuk fokus menangani kondisi darurat di daerahnya.
Syafruddin, seorang warga Aceh Selatan, mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan Bupati yang tetap pergi umrah meski warganya tengah dalam kesulitan. “Ini adalah saat-saat genting bagi kami. Ribuan orang terjebak di pengungsian, rumah-rumah rusak, dan kami sangat membutuhkan bantuan. Tetapi, Bupati malah memilih pergi untuk beribadah di luar negeri. Ini sangat mengecewakan,” kata Syafruddin dengan nada kesal.
Sementara itu, Nur Aisyah, seorang ibu rumah tangga yang menjadi korban banjir, mengungkapkan hal serupa. “Kami berharap pemimpin kami hadir di tengah-tengah kami saat bencana seperti ini. Jangan malah pergi ke luar negeri untuk urusan pribadi,” ujarnya.
Kritik juga datang dari sejumlah anggota DPR Aceh Selatan, yang merasa bahwa tindakan Bupati menunjukkan ketidakpekaan terhadap situasi darurat yang dihadapi masyarakat. “Sebagai pemimpin, Bupati harusnya mengutamakan kepentingan rakyat, apalagi saat bencana seperti ini. Masyarakat sedang membutuhkan bantuan dan kehadiran pemerintah, bukan malah melihat pemimpin pergi tanpa memberi perhatian,” ungkap salah satu anggota DPR yang enggan disebutkan namanya.
Tanggapan Bupati Zulkarnaini: Penjelasan dan Pembelaan
Menanggapi sorotan publik, Bupati Aceh Selatan, T. A. Zulkarnaini, memberikan penjelasan melalui sebuah konferensi pers setelah kembali dari Tanah Suci pada 2 Desember 2025. Dalam penjelasannya, Bupati menegaskan bahwa perjalanan umrah yang ia lakukan sudah direncanakan jauh-jauh hari dan merupakan ibadah pribadi yang sangat penting baginya. Ia juga menyampaikan bahwa perjalanan ini dilakukan dengan izin dari pihak terkait.
“Saya sangat memahami situasi yang terjadi di Aceh Selatan, dan saya sudah memastikan bahwa segala upaya penanganan bencana tetap berjalan. Selama saya di Tanah Suci, saya tetap berkomunikasi dengan para pejabat daerah, BPBD, serta tim tanggap darurat untuk memantau kondisi di lapangan,” ujar Zulkarnaini.
Bupati juga menekankan bahwa meskipun ia berada di luar negeri, tugas pemerintahan tetap dilaksanakan dengan melibatkan wakil bupati dan sejumlah pejabat yang bertanggung jawab. Ia mengklaim bahwa bantuan untuk para korban banjir terus mengalir dan pemulihan infrastruktur tetap berjalan sesuai dengan prosedur yang ada.
“Saya sudah memberikan instruksi yang jelas kepada Wakil Bupati dan kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk segera menanggulangi bencana ini. Kami juga sudah menyiapkan segala bentuk bantuan logistik, termasuk kebutuhan dasar bagi para pengungsi,” kata Bupati Zulkarnaini.
Kontroversi di Kalangan Ulama dan Tokoh Masyarakat
Tidak hanya warga biasa, keputusan Bupati Zulkarnaini juga menuai protes dari kalangan ulama dan tokoh masyarakat setempat. Beberapa ulama menilai bahwa sebagai seorang pemimpin daerah, Zulkarnaini harusnya memberikan contoh yang baik dengan mengutamakan tanggung jawab terhadap rakyat di saat-saat sulit seperti ini.
Ustaz Fadli, salah seorang ulama di Aceh Selatan, menyampaikan bahwa meskipun ibadah umrah adalah amalan yang baik, namun dalam situasi bencana, seorang pemimpin harus mengutamakan kepedulian sosial dan tanggung jawab moral terhadap warganya. “Sebagai seorang pemimpin, Bupati harus memberi prioritas kepada tugas-tugas kemanusiaan. Ibadah bisa ditunda, tapi pelayanan kepada rakyat adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan,” katanya.
Sementara itu, tokoh masyarakat Aceh Selatan, H. Syamsuddin, juga menilai bahwa keputusan Bupati untuk pergi umrah di tengah bencana ini patut dipertanyakan. “Bencana adalah ujian bagi seorang pemimpin. Saat rakyat menderita, kita seharusnya ada di tengah mereka, memberikan arahan dan solusi, bukan malah berada di luar negeri,” ujarnya.
Respon Pemerintah Provinsi dan Pusat
Di tengah kontroversi ini, Pemerintah Provinsi Aceh belum memberikan komentar resmi terkait tindakan Bupati Zulkarnaini. Namun, beberapa pejabat di Pemerintah Provinsi Aceh menyatakan bahwa mereka memahami pentingnya ibadah bagi setiap individu, namun pemimpin daerah tetap harus memperhatikan kondisi di lapangan dan tidak mengabaikan tanggung jawab sosial mereka terhadap rakyat yang memilih mereka.
Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian, juga memberikan pandangan terkait hal ini. Menurutnya, keputusan seorang pemimpin daerah untuk pergi ke luar negeri, terutama di saat terjadi bencana, dapat menciptakan persepsi negatif di masyarakat. “Seharusnya, dalam kondisi darurat seperti bencana, seorang pemimpin harus ada di tengah rakyatnya untuk memberikan kepemimpinan. Tentu ibadah adalah hal yang penting, namun tugas utama sebagai kepala daerah tidak bisa dikesampingkan begitu saja,” ujarnya dalam sebuah pernyataan di Jakarta.
Reaksi Masyarakat dan Harapan ke Depan
Kontroversi terkait keberangkatan Bupati Zulkarnaini untuk umrah di tengah bencana ini memicu diskusi lebih lanjut di kalangan masyarakat Aceh Selatan dan Aceh secara umum. Banyak yang berharap agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan, dan agar para pemimpin daerah bisa lebih memperhatikan situasi darurat yang dihadapi rakyat.
Warga Aceh Selatan, seperti Azmi, berharap agar ke depan, pemimpin daerah lebih bijak dalam menentukan prioritas. “Kami ingin pemimpin yang dekat dengan rakyat, bukan yang malah memilih pergi saat situasi sulit. Semoga kejadian ini bisa menjadi pembelajaran bagi pemimpin lainnya,” ujarnya.
Di sisi lain, meskipun perjalanan umrah Bupati Zulkarnaini mendapat banyak kritik, ada juga yang berpandangan bahwa perjalanan tersebut adalah hak pribadi yang sah. Namun, mereka berharap agar para pejabat daerah lebih bijak dalam menjalankan tugasnya dan menjaga citra pemerintahan yang baik di mata masyarakat.
Penutupan: Pelajaran dari Kejadian Ini
Kisruh antara ibadah pribadi dan tanggung jawab sosial seorang pemimpin ini menyisakan banyak pertanyaan di benak masyarakat. Banyak yang berharap agar pemimpin daerah bisa lebih sensitif terhadap kondisi rakyat, terutama di saat bencana. Sebagai seorang pemimpin, tidak hanya keputusan politik
