Jeritan Meulaboh – Emas hingga Uang Tunai Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Lampung Tengah pada 8 Desember 2025 mengungkapkan praktik korupsi yang melibatkan suap dan gratifikasi. Dalam operasi yang dilakukan di sebuah rumah dinas milik Bupati, petugas KPK berhasil menyita emas batangan, uang tunai, serta berbagai dokumen yang menunjukkan adanya aliran uang ilegal terkait dengan proyek-proyek di Lampung Tengah.
Bupati Lampung Tengah, yang berinisial A, beserta sejumlah orang kepercayaannya, kini resmi menjadi tersangka dalam kasus suap yang melibatkan sejumlah pejabat dan pengusaha di wilayah tersebut. Penangkapan ini semakin mempertegas komitmen KPK dalam memberantas praktik korupsi yang melibatkan pejabat negara di tingkat daerah.
Emas hingga Uang Tunai Kronologi OTT dan Temuan KPK
Baca Juga : 153 Kelurahan Desa di Banyuasin Berpotensi Banjir Jika Hujan Tinggi
Menurut Juru Bicara KPK, Ali Fikri, OTT terhadap Bupati Lampung Tengah bermula dari laporan masyarakat dan informasi intelijen yang mengarah pada dugaan praktik suap terkait dengan proyek pengadaan barang dan jasa di wilayah Lampung Tengah. Tim KPK yang melakukan penyelidikan selama beberapa bulan akhirnya berhasil mengungkap adanya transaksi ilegal yang melibatkan Bupati A.
Pada 8 Desember 2025, tim KPK melakukan operasi di beberapa lokasi, termasuk rumah dinas Bupati dan beberapa kantor dinas terkait. Saat penggeledahan dilakukan, petugas KPK menemukan sejumlah besar uang tunai yang disembunyikan di beberapa tempat di dalam rumah dinas Bupati. Tak hanya itu, petugas juga menemukan emas batangan yang disimpan dengan rapi di dalam lemari pribadi Bupati.
“Dalam penggeledahan tersebut, kami berhasil menyita uang tunai senilai puluhan miliar rupiah serta beberapa emas batangan yang diduga merupakan hasil dari praktik suap dan gratifikasi. Kami juga menemukan dokumen-dokumen yang mengindikasikan adanya aliran dana yang mengalir ke sejumlah pihak yang terkait dengan Bupati,” kata Ali Fikri dalam konferensi pers yang digelar oleh KPK pada 9 Desember 2025.
Selain itu, tim KPK juga menyita rekening bank yang diduga digunakan untuk menampung hasil korupsi Bupati, serta beberapa dokumen yang menunjukkan adanya transaksi yang mencurigakan antara Bupati dengan pengusaha terkait proyek-proyek di Lampung Tengah.
Modus Operandi Korupsi Bupati Lampung Tengah
Menurut informasi yang diperoleh dari sumber internal KPK, Bupati A diduga terlibat dalam beberapa praktik korupsi yang melibatkan suap dan gratifikasi terkait proyek-proyek infrastruktur dan pengadaan barang yang dilaksanakan oleh Pemkab Lampung Tengah. Dalam proses pengadaan tersebut, Bupati diduga menerima uang suap dari sejumlah kontraktor yang ingin memenangkan tender proyek.
Sumber tersebut juga mengungkapkan bahwa uang tunai yang disita dari rumah dinas Bupati merupakan hasil dari suap yang diterima dari beberapa kontraktor yang berhasil memenangkan proyek-proyek tersebut. Sebagai imbalannya, Bupati memberikan kemudahan dalam proses perizinan serta menjamin kelancaran proyek-proyek yang ada di wilayah Lampung Tengah.
Selain uang tunai, emas batangan yang ditemukan juga diduga merupakan salah satu bentuk gratifikasi yang diberikan oleh pengusaha untuk memperoleh proyek-proyek tertentu. Emas tersebut diserahkan kepada Bupati sebagai bentuk penghargaan atas kelancaran proses tender dan persetujuan proyek yang diberikan.
KPK Periksa Pihak Terkait dan Lacak Aliran Uang
Setelah OTT, KPK langsung melakukan pemeriksaan terhadap Bupati A dan sejumlah orang yang turut diamankan dalam operasi tersebut.
Reaksi Masyarakat dan Tanggapan Pihak Pemerintah
Penangkapan Bupati Lampung Tengah langsung mengundang perhatian luas dari masyarakat. Banyak warga yang merasa kecewa dengan terungkapnya praktik korupsi di tingkat daerah yang melibatkan seorang pejabat tinggi daerah. “Saya sangat kecewa dengan kejadian ini. Seharusnya Bupati menjadi panutan, bukan malah menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi,” ujar Hadi Wijaya, seorang warga Lampung Tengah.
Sementara itu, Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, memberikan tanggapan terkait penangkapan Bupati Lampung Tengah. Gubernur Arinal menyatakan bahwa dirinya akan memberikan dukungan penuh kepada KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. “Kami akan mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan. Korupsi adalah kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat.
Namun, Gubernur Arinal juga menegaskan bahwa peristiwa ini tidak akan mengganggu program-program pembangunan yang telah direncanakan di Lampung Tengah. “Kami akan memastikan bahwa roda pemerintahan tetap berjalan lancar dan tidak ada gangguan yang merugikan masyarakat,” tambahnya.
Peran KPK dalam Menangani Korupsi di Daerah
Penangkapan Bupati Lampung Tengah ini kembali mengingatkan kita akan pentingnya peran KPK dalam memberantas korupsi di tingkat daerah.
Ketua KPK, Firli Bahuri, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan berhenti dalam memberantas korupsi, baik di pusat maupun di daerah. “Kami akan terus melaksanakan tugas dan kewajiban kami untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya.
Kesimpulan: Efek Jera bagi Pejabat Koruptor
